Hak Menyatakan Pendapat DPR Gibran Bergulir Usai Putusan MA dan MK
DPR RI menampung usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan MA dan MK.
Portal Islam 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memulai kembali masa sidang pada Selasa (10/11/2026) dengan menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, setelah menjalani masa reses selama satu bulan. Pembukaan masa sidang ini diwarnai oleh menguatnya wacana penggunaan hak konstitusional dewan, khususnya usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR Gibran Rakabuming Raka terkait polemik keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Wacana ini mengemuka seiring keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah yang digunakan Gibran saat pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024. Pimpinan DPR menyatakan terbuka untuk menampung seluruh aspirasi dan laporan lintas fraksi sesuai dengan mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.
Sikap Pimpinan DPR dan Fokus Masa Sidang
Menurut laporan BBC News Indonesia pada Selasa (10/11/2026), Ketua DPR RI Puan Maharani tidak secara spesifik menyebutkan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memaparkan daftar isu-isu strategis yang menjadi fokus persidangan dewan. Dalam pidato rapat paripurna, Puan mendaftar sejumlah isu strategis, di antaranya pembahasan dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur pascabencana, hingga evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Meski agenda resmi paripurna tidak mencantumkan pembahasan polemik ijazah Wapres, Puan menegaskan pimpinan DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang. Merespons pertanyaan mengenai polemik ijazah Gibran serta dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat dari sejumlah legislator, Puan menyampaikan bahwa pihak pimpinan akan melihat langkah yang dapat diambil oleh lembaga legislatif.
Sebagaimana dilaporkan BBC News Indonesia, Puan Maharani menjelaskan proses penerimaan aspirasi tersebut saat ditemui pada Selasa (10/11/2026):
"Kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi, anggota fraksi, terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR. Bagaimana mekanismenya, tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut."
Puan Maharani, Ketua DPR RI
Puan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. "Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi," kata Puan menambahkan.
Sementara itu, BBC News Indonesia melaporkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Senin (09/11/2026) mengungkapkan bahwa pembahasan lintas fraksi selama masa reses masih berjalan secara informal. Dasco menyebutkan bahwa mekanisme resmi baru dapat dijalankan setelah masa sidang DPR dibuka kembali.
"Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres."
Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI
Penggalangan Draf Usulan dan Dukungan Lintas Fraksi
Laporan BBC News Indonesia menyebutkan bahwa langkah mendorong hak menyatakan pendapat sudah mulai direalisasikan di tingkat anggota dewan. Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan sebelum rapat paripurna pada Selasa (10/11/2026) bahwa draf pengajuan hak menyatakan pendapat telah ditandatangani oleh sejumlah legislator, mengutip laporan Kompas.
"Sudah tanda tangan. Yang dari PKS 10 lebih, dan nambah terus. Insya Allah, hak menyatakan pendapat jalan terus."
Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI Fraksi PKS
Menurut penjelasan Mardani yang dikutip BBC News Indonesia, langkah konstitusional tersebut telah mendapatkan dukungan dari hampir mayoritas fraksi di DPR RI. Dorongan ini menguat seiring desakan publik agar DPR mengambil sikap politik atas putusan MA dan MK.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS M Kholid pada Senin (09/11/2026) mengonfirmasi kepada Kompas.com bahwa partainya telah membangun komunikasi dengan berbagai fraksi di DPR RI. Kholid menilai mekanisme politik perlu bergulir setelah adanya proses hukum di MK dan MA.
"Insya Allah, (PKS) akan menjalankan tugasnya, menggunakan hak konstitusionalnya. Hak menyatakan pendapat lebih relevan dan peluangnya lebih besar."
M Kholid, Sekretaris Jenderal PKS
Dukungan terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat juga datang dari Fraksi Partai Golkar. BBC News Indonesia melaporkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia pada Senin (09/11/2026) menilai hak tersebut sangat relevan untuk merespons perkembangan hukum yang ada, termasuk peluang proses pemakzulan wakil presiden.
"Hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat, gitu."
Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar
Aspirasi Dapil dan Tahapan Konstitusional
Menurut laporan Republika pada Selasa (10/11/2026) pukul 15:38 WIB, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki opsi untuk memilih mundur atau dimakzulkan melalui proses di DPR. Yanuar menjelaskan bahwa proses pemilu yang memilih Presiden Prabowo dan Wapres Gibran telah selesai dan keduanya telah resmi dilantik.
"Maka, rezim sekarang adalah rezim pemerintahan. Dan itu diawasi oleh DPR. Dan kalau ditemukan beberapa hal yang dianggap pelanggaran, maka DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya."
Yanuar Arif Wibowo, Anggota Komisi XIII DPR RI
Yanuar memaparkan tahapan penggunaan hak konstitusional DPR yang dapat dimulai dari hak angket hingga hak menyatakan pendapat. Menurut laporan Republika, Yanuar merinci alur proses tersebut:
"Ya nanti dikirim ke MK, hasil putusan MK nanti dikembalikan ke DPR, DPR kemudian menyampaikan ke MPR ya sampai pada titik itu."
Yanuar Arif Wibowo, Anggota Komisi XIII DPR RI
Yanuar mengaku akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pantauannya di daerah pemilihan (dapil), Yanuar mengeklaim masyarakat akar rumput tak lagi menginginkan Gibran menjabat sebagai Wapres setelah adanya putusan MK dan MA yang menyatakan surat keterangan pendidikan Gibran sebagai syarat cawapres tidak sah.
Konteks Putusan Hukum MA dan MK
Berdasarkan laporan BBC News Indonesia, dinamika politik di DPR ini berakar dari putusan Mahkamah Agung pada Jumat (30/10/2026). Dalam putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan oleh seorang advokat bernama Subhan, MA membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya."
Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026
Dengan putusan kasasi pada 30 Oktober 2026 tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan MA tersebut melengkapi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebelumnya pada 6 Oktober 2026. Meskipun MK tidak dapat menerima gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wapres Gibran dalam Pilpres 2024 secara substansial, MK dalam keterangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri.
BBC News Indonesia juga mengutip pandangan pakar hukum tata negara Titi Anggraini. Titi menilai persoalan hukum terkait ijazah ini telah diputus secara faktual dan obyektif oleh MK. Menurut Titi, apabila putusan dua lembaga peradilan tertinggi itu tidak direspons oleh partai-partai di DPR, isu ini berisiko menjadi masalah berlarut-larut dalam pemerintahan.
"justru jadi persoalan kalau partai-partai di DPR tidak mengambil langkah apa pun."
Titi Anggraini, Pakar Hukum Tata Negara
Hikmah dan Pandangan Islami
Dalam perspektif Islam, tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan nasional merupakan amanah besar yang wajib dijalankan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan Kepatuhan terhadap kesepakatan hukum atau konstitusi (mu'ahadah) yang berlaku. Penggunaan hak-hak konstitusional oleh para wakil rakyat melalui mekanisme musyawarah resmi di DPR merupakan bentuk penegakan mekanisme kontrol agar pemerintahan berjalan di atas pijakan kebenaran dan keadilan.
Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak serta menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang kedudukan:
۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
QS. An-Nisa' [4]: 58
Penyelesaian setiap perbedaan pendapat maupun perselisihan dalam ketatanegaraan hendaknya dilandasi oleh niat murni untuk menjaga kemaslahatan publik (maslahah ammah), menghormati hukum, serta menjauhkan bangsa dari perpecahan. Dengan menempuh jalur konstitusional yang transparan dan santun, lembaga perwakilan rakyat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat demi keutuhan NKRI.
