Prabowo Panggil Mantan Kapolri Hambalang di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama 10 mantan Kapolri dan pejabat tinggi Polri serta TNI di Hambalang, Bogor, pada Ahad (8/11/2026).
Portal Islam 
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan dan memimpin pertemuan bersama 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Ahad, 8 November 2026. Pertemuan yang dihadiri oleh jajaran petinggi Polri serta pejabat utama kementerian dan lembaga pertahanan negara ini digelar di tengah penanganan pengusutan hukum yang menarik perhatian publik nasional.
Berdasarkan laporan yang dihimpun dari ANTARA, CNN Indonesia, dan Republika, agenda silaturahmi sekaligus diskusi tersebut berlangsung dengan penuh kehangatan di meja bundar ruang pertemuan. Presiden Prabowo secara langsung menyambut para purnawirawan perwira tinggi kepolisian tersebut sebelum membuka jalannya diskusi secara resmi.
Jajaran Pejabat dan Petinggi Negara yang Mendampingi
Menurut laporan ANTARA dan Republika, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat strategis negara dalam pertemuan di Hambalang tersebut. Di antara pejabat yang hadir mendampingi Presiden adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Menurut laporan ANTARA, hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Yusuf Jauhari dan Sekretaris Kabinet Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya.
Dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto memimpin jajaran kepolisian aktif dan memperkenalkan para mantan pimpinan tertinggi Polri kepada Presiden Prabowo. Berdasarkan siaran resmi Sekretariat Presiden yang dilaporkan ANTARA, Presiden Prabowo duduk di pusat meja bundar dengan didampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di sisi kanan dan Kapolri Jenderal Suyudi di sisi kiri.
Sebagaimana dilaporkan Republika, petinggi Polri aktif lainnya yang turut hadir dalam pertemuan tersebut meliputi Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, Kabareskrim Polri, Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti, Kabaharkam Polri Komjen Herry Heryawan, Astama Operasi Kapolri Komjen Roycke Harry Langie, serta Kadiv Propam Polri Irjen Mahmud Nazly Harahap.
Kehadiran 10 Mantan Kapolri dan Perbedaan Detail Laporan
Dikutip dari laporan ANTARA, terdapat 10 mantan Kapolri yang menghadiri pertemuan di Hambalang tersebut, yakni Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi, Jenderal Pol. (Purn.) Surojo Bimantoro, Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto, Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo, Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman, Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti, Jenderal Pol. (Purn.) Rusdiharjo, dan Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian. ANTARA mencatat bahwa para purnawirawan tersebut menjabat dalam rentang waktu tahun 1998 hingga 2019, sementara mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Idham Azis (menjabat 2019–2021) tidak tampak dalam rombongan.
Sementara itu, CNN Indonesia melaporkan jajaran mantan Kapolri yang hadir di antaranya Roesmanhadi, Bambang Hendarso Danuri, Surojo Bimantoro, Sutanto, Badrodin Haiti, Da'i Bahtiar, hingga Tito Karnavian.
Terdapat pula penulisan nama pejabat yang berbeda di antara media sumber. ANTARA menyebut nama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sebagai Komjen Pol. Asep Safrudin, CNN Indonesia menuliskan Komjen Pol Asep Safrudi, sedangkan Republika menuliskannya sebagai Komjen Asep Sjafrudin.
Sebagaimana diberitakan Republika, Presiden Prabowo menyapa satu per satu para mantan pimpinan Polri yang hadir dengan ramah saat menjabat tangan mereka.
"Mas apa kabar?" kata Prabowo saat menyapa sejumlah Kapolri sembari menyalami mereka masing-masing, sebagaimana dilaporkan Republika.
Dikutip dari ANTARA, Pihak Istana menyiarkan rekaman video bagian awal pertemuan tersebut tanpa menyertakan audio suara.
Konteks Kasus Penyadapan Ilegal yang Tengah Diusut
Fakta utama yang dilaporkan oleh ketiga media menyebutkan bahwa pertemuan ini berlangsung di tengah proses pengusutan kasus hukum terkait penyadapan. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, pertemuan digelar di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal berkaitan informasi elektronik yang menyeret sejumlah jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. CNN Indonesia juga mencatat bahwa Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudi bertindak sebagai ketua tim khusus penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lainnya.
Menurut laporan ANTARA, kasus yang sedang diusut tersebut berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah tokoh, dan masyarakat sipil yang diduga dilakukan oleh jenderal bintang empat dan mantan Kapolri berinisial LSP beserta beberapa perwira tinggi Polri.
Sementara itu, Republika melaporkan bahwa pertemuan tersebut terkait dengan kasus penyadapan yang menjerat Kapolri periode 2021-2026 Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Republika menambahkan fakta bahwa Mabes Polri hingga kini telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut, dengan tiga di antaranya merupakan perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) berinisial ASN, EH, dan SU.
Dinamika penegakan hukum dan konsolidasi di tingkat pimpinan negara ini melengkapi berbagai perhatian publik terhadap jalannya pemerintahan. Di tengah pembahasan isu-isu strategis nasional, komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban serta penegakan hukum terus menjadi sorotan publik, seperti halnya ketika wacana publik mengemuka dalam artikel Belum Sidang, Noel Sudah Minta Amnesti? Ujian Awal Komitmen Antikorupsi Prabowo maupun langkah-langkah penataan administrasi dalam Reshuffle Kabinet: Presiden Prabowo Ganti Sejumlah Menteri Strategis.
Sudut Pandang Islam: Ukhuwah, Amanah, dan Penegakan Keadilan
Dalam ajaran Islam, silaturahmi dan musyawarah antara para pimpinan negeri merupakan langkah terpuji untuk menjaga keutuhan bangsa dan kestabilan tata kelola negara. Ketika menghadapi ujian berupa permasalahan hukum atau perselisihan, Islam mengajarkan pentingnya memegang teguh prinsip keadilan, ketelitian dalam meneliti informasi, dan penegakan amanah tanpa pandang bulu.
Allah SWT mengingatkan para pimpinan dan penegak hukum untuk senantiasa menunaikan amanah serta menetapkan hukum di tengah manusia dengan adil:
۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
QS. An-Nisa' [4]: 58
Semoga setiap dialog dan langkah dialogis yang dilakukan para pimpinan bangsa dapat membawa maslahat, keterbukaan, serta keadilan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia.
