DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset untuk Berantas Korupsi
DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna. Langkah ini diambil untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.
Also available in English: Read in English →
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 pada hari Kamis, 19 November 2026, resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Berdasarkan laporan CNN Indonesia dan BBC News Indonesia, rapat pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh ratusan anggota dewan dari berbagai fraksi.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi sorotan luas di tengah masyarakat dan berbagai kalangan penegak hukum, mengingat aturan ini sudah melalui proses panjang pembahasan di parlemen serta diwarnai berbagai dinamika dan aspirasi publik, termasuk mengungkap cara membangun aset produktif yang kerap menjadi perhatian dalam pengelolaan kekayaan yang bersih dan halal.

Latar Belakang dan Alasan Percepatan Pengesahan
Menurut laporan Republika dan BBC News Indonesia, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset bukan karena DPR bersikap terburu-buru. Puan menegaskan bahwa RUU tersebut telah dibahas selama 18 tahun dan pembahasannya direspons cepat setelah adanya aksi demonstrasi mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil pada Agustus 2026 yang meminta agar aturan ini segera direalisasikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, dikutip dari Republika, menyatakan bahwa pihak KPK siap melaksanakan aturan baru tersebut. KPK juga menyampaikan bahwa masyarakat yang keberatan dengan isi undang-undang ini dapat menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan permohonan uji materiil atau uji formil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketentuan dan Ruang Lingkup Tindak Pidana
Berdasarkan laporan CNN Indonesia, Pasal 3 dan Pasal 4 UU Perampasan Aset menegaskan bahwa perampasan aset dapat dilakukan dengan dua kondisi utama, yakni berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (conviction-based forfeiture) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture) terhadap pelaku tindak pidana.
Selain tindak pidana korupsi, terdapat enam jenis tindak pidana lain yang dapat dikenai perampasan aset, yaitu:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika
- Terorisme dan pendapatan terorisme
- Tindak pidana penyelundupan manusia
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
- Perdagangan orang
- Penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas
Tanggapan dan Catatan Kritis dari Berbagai Pihak
Di sisi lain, pengesahan undang-undang ini tidak lepas dari berbagai catatan kritis. Dihimpun dari laporan BBC News Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan telaah bahwa draf undang-undang ini memiliki persoalan serius terkait hukum acara, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta potensi penyalahgunaan kewenangan aparat jika tidak diimbangi dengan kontrol yang kuat.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengklaim bahwa pihak parlemen telah berupaya memproteksi undang-undang ini agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan atau alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej (Eddy Hiariej) turut menambahkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset dapat dilaksanakan secara adil dan akuntabel.
Pandangan Islam terhadap Harta yang Batil
Dalam pandangan Islam, menjaga harta dari sumber yang halal dan mencegah segala bentuk perolehan harta yang batil merupakan prinsip utama dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Islam secara tegas melarang praktik korupsi, penipuan, serta segala bentuk kecurangan yang merugikan orang banyak.
وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ ﴿١٨٨﴾
Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
QS. Al-Baqarah [2]: 188
Semoga setiap regulasi dan upaya penegakan hukum yang dijalankan di negeri ini senantiasa mendatangkan maslahat, menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya, serta melindungi hak-hak masyarakat luas tanpa tebang pilih.
Sumber
- Republika: KPK Respons Pengesahan UU Perampasan Aset: Tidak Ada Kata Lain Selain Dilaksanakan
- CNN Indonesia: 6 Jenis Tindak Pidana Selain Korupsi yang Diatur UU Perampasan Aset
- BBC News Indonesia: DPR sahkan RUU Perampasan Aset jadi Undang-Undang – 'Harus kuat melawan korupsi, bukan memperbesar kesewenang-wenangan aparat'








