Kemenhaj Persiapkan Skema Layanan Full Syarikah dan Pelunasan Haji 2027

Kemenhaj menyiapkan skema baru layanan full syarikah di Arab Saudi serta mendorong percepatan pelunasan Bipih tahap pertama untuk mengoptimalkan kuota haji 2027.

Kemenhaj Persiapkan Skema Layanan Full Syarikah dan Pelunasan Haji 2027
Foto: detikHikmah

Also available in English: Read in English →

JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menyiapkan skema pelayanan baru berbasis full board melalui syarikah di Arab Saudi sekaligus menggalakkan percepatan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan pelayanan seluruh jemaah serta mengoptimalkan serapan kuota haji reguler yang mencapai 203.320 jemaah.

Berdasarkan laporan yang dihimpun dari detikHikmah dan Republika pada Kamis (19/11/2026), Kemenhaj memfokuskan persiapan haji 2027 pada dua aspek utama, yaitu penyesuaian tata kelola pelayanan jemaah melalui syarikah di Arab Saudi dan percepatan prosedur administrasi pelunasan di dalam negeri.

Skema Full Board Syarikah dan Peran Baru PPIH

Menurut laporan Republika, Kemenhaj menerapkan skema layanan penuh (full board) oleh syarikah di Arab Saudi untuk musim haji 2027. Dalam skema ini, seluruh layanan akomodasi, konsumsi, hingga pergerakan jemaah menjadi bagian dari tanggung jawab syarikah, berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya yang sebagian layanannya masih mengandalkan pengelolaan mandiri.

Direktur Jenderal Bina Haji Kemenhaj, Puji Raharjo, menjelaskan bahwa perubahan sistem ini mengarahkan peran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) sebagai penghubung utama antara kepentingan jemaah Indonesia dan penyedia layanan di Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan Puji dalam siaran pers pada Rabu (18/11/2026) saat acara Training of Trainers (ToT) PPIH Arab Saudi Tahun 2027 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, yang berlangsung sejak Senin (16/11/2026). Pembinaan dan pelatihan petugas di fasilitas asrama haji ini juga selaras dengan pengoptimalan sarana keagamaan sebagaimana agenda Wahdah Islamiyah Gelar Mukernas di Asrama Haji Sudiang.

Sebagaimana dilaporkan Republika, Puji Raharjo menegaskan pentingnya kesiapan petugas haji dalam mengawal komitmen pelayanan:

Secara umum, sistem tahun ini lebih memudahkan. Namun, tugas kita adalah memastikan seluruh komitmen pelayanan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan. PPIH harus mampu menjembatani kepentingan jamaah dengan sistem yang ada di Arab Saudi.

Selain skema layanan syarikah, Republika mencatat adanya penyesuaian pola pengelompokan jemaah dalam rombongan beranggotakan sekitar 40 hingga 45 orang, serta penyesuaian skema murur dan tanazul. Puji menginstruksikan agar seluruh petugas memahami alur perjalanan jemaah secara utuh mulai dari keberangkatan di Tanah Air, proses di bandara, hotel, transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), hingga kepulangan ke Indonesia.

Percepatan Pelunasan Bipih dan Optimalisasi Kuota Reguler

Sementara itu, dikutip dari detikHikmah, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriyawan, menginstruksikan seluruh jajaran penyelenggara haji di daerah untuk proaktif melakukan tindakan jemput bola guna mempercepat pelunasan Bipih tahap pertama tahun 1448 H/2027 M. Langkah ini ditujukan untuk mengoptimalkan serapan kuota haji reguler sebesar 203.320 jemaah.

Laporan detikHikmah menyebutkan bahwa masa pelunasan Bipih reguler tahap pertama telah berjalan sejak 10 November dan akan berakhir pada 10 Desember 2026. Petugas Kemenhaj di daerah diminta aktif memetakan jemaah berhak melunasi melalui data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), mempercepat verifikasi istitaah kesehatan, mengecek kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta menggencarkan sosialisasi. Kedisiplinan dan perencanaan keuangan ibadah ini menjadi prioritas jemaah, sebagaimana pentingnya pemahaman sebelum menunaikan ibadah ke Tanah Suci lewat tips dan kelebihan umrah dengan kredit syariah.

Dikutip dari laman Kemenhaj pada Kamis (19/11/2026) oleh detikHikmah, Ian Heriyawan menegaskan pentingnya solusi proaktif yang sesuai dengan aturan:

Jangan hanya menunggu jemaah datang. Kita harus proaktif mengidentifikasi persoalan dan menghadirkan solusi. Namun, seluruh langkah yang dilakukan harus memiliki dasar regulasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, maupun hukum.

Ian juga menginstruksikan penerapan lima nilai budaya kerja "K" (Ketulusan, Ketelitian, Kesungguhan, Kepatuhan, dan Kerja Sama) dengan prinsip zero error dalam pendataan identitas jemaah demi menyukseskan penyelenggaraan haji 2027 dan mewujudkan Tri Sukses Haji.

Nilai Ketakwaan dalam Pelayanan Tamu Allah

Menurut laporan Republika, Dirjen Bina Haji Puji Raharjo mengingatkan bahwa tugas melayani jemaah membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan mengendalikan emosi di tengah beragam karakter jemaah serta dinamika lapangan. Puji mengaitkan karakter petugas tersebut dengan nilai-nilai ketakwaan dalam Al-Qur'an, antara lain kemampuan bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit serta menahan amarah.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pelayanan ibadah haji bukan sekadar penyelesaian tugas administratif, melainkan amanah pelayanan terbaik yang berlandaskan nilai ketulusan, kepatuhan hukum, dan kesabaran demi keselamatan serta kenyamanan para jemaah haji Indonesia.

Sumber