Mabes Polri Tingkatkan Penyelidikan Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar

Mabes Polri meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan, sementara sidang etik terhadap tersangka terus berjalan.

Mabes Polri Tingkatkan Penyelidikan Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar
Foto: CNN Indonesia

Also available in English: Read in English →

Mabes Polri terus mendalami kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa penyidik telah meningkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana makar terkait kasus penyadapan tersebut ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil setelah ditemukannya unsur tindak pidana dalam perkara tersebut.

Dikutip dari CNN Indonesia, Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa tim khusus yang dipimpin oleh Kabareskrim Polri terus bekerja secara konsisten. Selain dugaan makar, Polri juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang menjadi end user atau penerima hasil penyadapan selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mabes Polri Tingkatkan Penyelidikan Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar
Foto: ANTARA

Perkembangan Penyidikan dan Sidang Etik

Terkait penanganan kasus dugaan makar, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam laporan ANTARA menyebutkan bahwa proses hukum masih berjalan dengan pengumpulan alat bukti. Polri tercatat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI tertanggal 12 November 2026.

Hingga saat ini, empat jenderal aktif telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Berikut adalah perkembangan status para tersangka:

  1. Irjen Ahrie Sonta Nasution telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
  2. Irjen Eko Hadi Santoso dilaporkan tengah menjalani sidang etik secara tertutup di Mabes Polri pada Selasa (17/11).
  3. Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan akan menjalani sidang etik pada pekan depan.
  4. Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik dikarenakan kondisi kesehatan yang masih dalam perawatan.

Konteks Hukum dan Integritas

Dalam Islam, menjaga amanah dan kehormatan orang lain adalah kewajiban setiap individu, termasuk bagi mereka yang memegang kekuasaan. Perbuatan memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang lain tanpa dasar yang dibenarkan oleh syariat sangat dilarang karena dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan fitnah.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

QS. Al-Hujurat [49]: 12

Sebagai institusi yang menjaga keamanan negara, Polri diharapkan tetap teguh dalam menegakkan keadilan dan profesionalisme. Semoga proses hukum yang sedang berjalan ini dapat mengungkap kebenaran demi kemaslahatan bangsa dan negara, serta menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Sumber