MUI dan Pemerintah Sepakat Tunda Rencana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon

Pemerintah menunda rencana relokasi badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo sebelum ada kajian ilmiah. MUI meminta pemerintah tidak mengambil keputusan sembrono demi kelestarian satwa.

MUI dan Pemerintah Sepakat Tunda Rencana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon
Foto: BBC News Indonesia

Also available in English: Read in English →

Pemerintah menyatakan menunda rencana pemindahan atau translokasi populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Penundaan ini dilakukan hingga ada kajian ilmiah yang komprehensif, setelah wacana tersebut memicu polemik publik dan sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Langkah penundaan ini diambil di tengah ramainya pembahasan di media sosial mengenai isu keberadaan wilayah usaha pertambangan yang mengelilingi kawasan TNUK. Di saat bersamaan, MUI meminta pemerintah berhati-hati dan tidak mengambil keputusan secara terburu-buru yang berisiko mengancam keselamatan satwa langka sekaligus identitas budaya masyarakat Banten.

MUI dan Pemerintah Sepakat Tunda Rencana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon
Foto: detikHikmah

Penundaan Rencana Relokasi dan Pertimbangan Pemerintah

Menurut laporan BBC News Indonesia pada Rabu, 18 November 2026, polemik ini berawal dari pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November 2026. Hashim mewacanakan pemindahan sebagian badak jawa ke Alas Purwo dengan pertimbangan risiko bencana alam seperti gempa, tsunami, atau letusan Gunung Anak Krakatau di sekitar Ujung Kulon.

Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah.

Hashim Djojohadikusumo

Hashim menyampaikan optimisme bahwa proyek tersebut dapat menarik minat lembaga donor atau investor melalui skema pendanaan konservasi di ajang COP31, merujuk pada skema kerja sama bilateral dengan Norwegia senilai Rp1,8 triliun untuk perlindungan hutan dan penanganan perubahan iklim dari total 57 taman nasional di Indonesia.

Namun, merespons dinamika yang berkembang, pemerintah melalui Badan Komunikasi (Bakom) menegaskan tidak akan melanjutkan rencana pembentukan habitat kedua sebelum studi ilmiah lengkap selesai dilakukan. Penasihat Senior Bakom, Muhamad Hidayat, menjelaskan bahwa kriteria ekologis ketat harus dipenuhi terlebih dahulu.

Pemerintah selalu memprioritaskan keselamatan setiap badak Jawa. Oleh karena itu, tidak akan ada relokasi sampai studi ilmiah komprehensif memastikan bahwa ketersediaan makanan dan keamanan habitat [di Alas Purwo] dapat mendukung upaya konservasi.

Muhamad Hidayat

Menurut Hidayat, penelitian lebih lanjut mencakup analisis kualitas air, luas wilayah jelajah, ketersediaan pakan, keamanan, potensi konflik sosial dengan warga lokal, hingga persaingan sumber daya dengan spesies lain seperti banteng jawa. Berdasarkan data yang dihimpun Bakom, populasi badak jawa saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 100 ekor dan terkonsentrasi di Ujung Kulon, dengan tingkat perkawinan sedarah (inbreeding) mencapai 58,5%. Gagasan habitat kedua ini sebetulnya pernah dijajaki pada 1980-an dengan mempertimbangkan lokasi seperti Gunung Honje di Banten dan Cikepuh di Jawa Barat.

Dikutip dari laporan BBC News Indonesia, Juru Bicaranya Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menambahkan bahwa pemerintah belum menetapkan Alas Purwo secara resmi sebagai habitat kedua. Usulan tersebut masih sebatas pertimbangan untuk membentuk populasi tambahan yang sehat dan berkelanjutan secara jangka panjang.

Kajian Fatwa dan Sikap Majelis Ulama Indonesia

Menurut laporan Republika pada Rabu, 18 November 2026, Sekretaris MUI Provinsi Banten, Dr. H. Abdul Rozak, MA, menyatakan penolakannya terhadap wacana pemindahan badak jawa. Rozak menegaskan sikap penolakan tersebut disampaikan dalam kapasitas pribadi dan sebagai tokoh masyarakat Tangerang Selatan, Banten, karena menilai rencana relokasi belum memiliki urgensi yang kuat.

Secara pribadi dan atas nama tokoh masyarakat Tangsel, Banten, saya menolak pemindahan badak jawa ke Alas Purwo.

Dr. H. Abdul Rozak, MA

Rozak mengungkapkan bahwa Komisi Fatwa MUI Banten dijadwalkan menggelar rapat khusus dalam waktu dekat untuk merumuskan fatwa resmi terkait polemik ini. Kajian keagamaan tersebut akan menimbang aspek kemaslahatan, keselamatan satwa, serta kaidah hukum Islam mengenai bahaya atau kerugian (mudarat).

Dalam bahasa agama, belum ada illat yang mengharuskan satwa itu dipindahkan. Sekiranya pemindahan itu akan banyak menimbulkan mudarat karena belum tentu di sana bisa dijamin keberlangsungan keselamatannya, tentu tidak boleh.

Dr. H. Abdul Rozak, MA

Sementara itu, dikutip dari DetikHikmah pada hari yang sama, Ketua MUI Bidang Lingkungan Hidup, M Azrul Tanjung, meminta pemerintah tidak mengambil keputusan sembrono. Azrul menyoroti keberadaan badak jawa yang telah ratusan tahun menjadi entitas asli dan kebanggaan masyarakat Banten, sehingga memiliki dimensi sosiologis dan psikologis yang mendalam.

Begini, yang pertama kita harus berhati-hati untuk melakukan yang sudah paten atau yang memang itu entitas asli sebuah wilayah. Nah, seperti badak di Ujung Kulon, itu sudah entah berapa puluh atau ratusan tahun entitas itu hidup di sana.

M Azrul Tanjung

Terkait alasan mitigasi bencana, Azrul menilai pemindahan ke habitat baru justru berisiko mempercepat kepunahan satwa akibat stres. Ia menyarankan agar pemerintah berfokus pada rekayasa tata kelola kawasan serta mitigasi di habitat aslinya. Langkah ini sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga warisan penting bangsa.

Dugaan Motif Pertambangan dan Gelombang Penolakan Daerah

Selain pertimbangan ekologis, MUI dan masyarakat menaruh perhatian pada munculnya tangkapan peta di publik yang memperlihatkan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dikepung oleh Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Azrul Tanjung menyayangkan jika ada motif komersialisasi atau pembukaan lahan tambang di balik wacana relokasi tersebut.

Sangat disayangkan kalau semata-mata pemindahan itu hanya untuk kegiatan ekonomi. Jadi tidak semua kawasan yang ada di republik ini bisa dikapitalisasi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Badak ini sesuatu yang sangat berharga walaupun tidak punya nilai ekonomis yang besar.

M Azrul Tanjung

Gelombang penolakan juga datang dari jajaran pemerintah daerah Banten. Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan keberatannya dengan menyebut bahwa badak jawa merupakan ikon dan aset berharga bagi Banten. Penolakan serupa disuarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kesultanan Banten, organisasi masyarakat, anggota DPR, hingga para pegiat lingkungan. Mereka menekankan risiko stres dan kematian satwa, serta keyakinan bahwa upaya konservasi seharusnya dioptimalkan di habitat aslinya.

Di tingkat tata kelola wilayah, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diharapkan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan kepentingan ekologis maupun masyarakat setempat, sebagaimana dorongan agar rencana alokasi anggaran daerah senantiasa memprioritaskan perlindungan lingkungan.

Pandangan Islam tentang Kelestarian Satwa dan Keharmonisan Alam

Dalam ajaran Islam, manusia diamanahkan sebagai pengelola bumi yang berkewajiban menjaga keseimbangan alam dan memperlakukan setiap makhluk hidup dengan penuh rasa kasih sayang. Keputusan yang menyangkut nyawa dan kelangsungan spesies langka menuntut kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Allah SWT mengingatkan manusia dalam Al-Qur'an agar senantiasa menjaga keutuhan lingkungan dan tidak berbuat kerusakan:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

QS. Al-A'raf [7]: 56

Prinsip perlindungan terhadap satwa juga tercermin nyata dalam ajaran Rasulullah SAW. Beliau menegaskan bahwa perlakukan buruk atau tindakan yang membahayakan nyawa hewan memiliki konsekuensi moral dan spiritual yang serius di hadapan Sang Pencipta:

Seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati, maka ia masuk neraka karenanya. Ia tidak memberi makan dan minum saat mengurungnya, dan tidak pula melepaskannya untuk memakan serangga-serangga bumi.

HR. Bukhari

Melalui semangat wasathiyah dan kehati-hatian ilmiah, sinergi antara pemerintah, para pakar, tokoh agama, dan masyarakat lokal diharapkan mampu melahirkan solusi konservasi yang menyejukkan—menjaga keselamatan badak jawa tanpa mengabaikan aspek sejarah, budaya, dan keberlanjutan ekosistem di Ujung Kulon.

Sumber