Proses Penentuan Calon Wakil Presiden dan Batas Waktu Sidang MPR
MPR menetapkan tenggat waktu penyerahan dua nama cawapres kepada Presiden Prabowo dan mengundur jadwal sidang paripurna.
Also available in English: Read in English →
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak untuk menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Tanggapan tersebut disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip dari laporan Republika pada Senin, 16 November 2026, merespons munculnya berbagai dukungan termasuk terhadap dirinya menjelang sidang paripurna MPR.
Sementara itu, menurut laporan CNN Indonesia pada Senin, 17 November 2026 pukul 13:52 WIB, Dasco kembali menegaskan sikapnya untuk menghormati kewenangan Presiden dalam tenggat waktu 14 hari sebelum sidang paripurna MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Mekanisme dan Tenggat Waktu Pengisian Wakil Presiden
Berdasarkan laporan Republika pada Senin, 16 November 2026, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu hingga Rabu, 25 November 2026, untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
"Namanya harus dua, sesuai dengan Undang-Undang Dasar," tegas Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sebelumnya, MPR menetapkan jadwal sidang paripurna pada 2 Desember 2026 dengan batas penyerahan nama paling lambat 18 November 2026. Namun, rapat gabungan yang diikuti pimpinan fraksi, kelompok DPD, serta pimpinan MPR menyetujui perubahan jadwal sidang paripurna menjadi Rabu, 9 Desember 2026, untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pertimbangan Presiden dan Komunikasi Politik
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti surat permintaan penyesuaian waktu dari Presiden Prabowo Subianto. Jadwal kegiatan kenegaraan yang padat serta kebutuhan untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai tokoh guna mendapatkan pertimbangan menjadi alasan utama perlunya tambahan waktu bagi Presiden.
"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," ujar Muzani.
Dalam menyikapi dinamika politik nasional ini, umat Islam diimbau untuk senantiasa mendoakan para pemimpin bangsa agar senantiasa diberikan petunjuk, kebijaksanaan, dan amanah dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗاِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٦﴾
Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
QS. Al-Isra' [17]: 36
Semoga proses pergantian kepemimpinan ini berjalan dengan lancar, damai, serta membawa keberkahan bagi persatuan dan keutuhan bangsa. Terkait dinamika kepemimpinan sebelumnya, pembaca dapat menyimak catatan berita mengenai Wakil Presiden Gibran Sampaikan Niat Pengunduran Diri Kepada Presiden Prabowo.








