Pemerintah Pastikan Sekolah Rakyat Tidak Akan Memakai Hutan Kota UI

Pemerintah menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia.

Pemerintah Pastikan Sekolah Rakyat Tidak Akan Memakai Hutan Kota UI
Foto: CNN Indonesia

Also available in English: Read in English →

Pemerintah menegaskan bahwa rencana pembangunan fasilitas pendidikan tidak akan menggunakan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Kepastian tersebut disampaikan oleh jajaran menteri kabinet menyusul beredarnya kabar mengenai lokasi yang sempat diisukan akan menjadi tempat berdirinya fasilitas pendidikan tersebut.

Berdasarkan laporan CNN Indonesia pada Selasa, 18 November 2026 pukul 14:30 WIB, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di Hutan Kota UI. Cak Imin menyatakan dirinya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan memastikan tidak ada rencana atau keputusan apa pun terkait penggunaan Hutan Kota UI untuk tujuan tersebut.

Klarifikasi Kementerian Sosial Mengenai Alternatif Lahan

Sementara itu, dikutip dari Republika pada Selasa, 18 November 2026 pukul 18:19 WIB, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan penjelasan lebih rinci mengenai proses penjajakan lahan yang sedang dilakukan. Gus Ipul meluruskan bahwa kabar yang menyebutkan lokasi pembangunan berada di dalam hutan kota adalah tidak tepat.

“Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” ujar Gus Ipul pada Rabu (18/11/2026) seperti dikutip dari Republika.

Gus Ipul menjelaskan, rencana tersebut berawal dari permintaan Kementerian Sosial kepada pihak UI untuk mencari kemungkinan pemanfaatan lahan demi pembangunan Sekolah Rakyat. Pihak UI kemudian menawarkan beberapa alternatif, antara lain di Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, dengan luas masing-masing sekitar 1,5 hektare. Selain itu, terdapat pula alternatif lahan di Kampus UI Depok, tepatnya pada bagian kampus yang berada di wilayah Jakarta dan berbatasan dengan kawasan hutan kota. Menurut Gus Ipul, alternatif tersebut masih berada dalam tahap pembahasan awal dan belum ada keputusan final mengenai lokasi.

Komitmen Pemenuhan Aturan dan Kajian Lapangan

Lebih lanjut, Gus Ipul mengklaim bahwa rencana tersebut telah dikomunikasikan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyebutkan pihak pemerintah provinsi pada prinsipnya memberikan dukungan sepanjang seluruh ketentuan yang berlaku dapat dipenuhi dengan baik.

“Kemarin saya sudah bicarakan dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju,” kata Gus Ipul, sebagaimana dilansir Republika. Kendati demikian, pembicaraan tersebut ditegaskan belum menjadi keputusan akhir karena masih memerlukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan sebelum melangkah ke tahap perjanjian kerja sama (PKS).

Pemerintah juga memastikan tidak akan memaksakan pembangunan di lokasi yang bertentangan dengan hukum, tata ruang, maupun persyaratan keselamatan. “Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” ucap Gus Ipul.

Penjelasan Resmi dari Pihak Universitas Indonesia

Sebelumnya, Universitas Indonesia melalui Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, telah memberikan penjelasan resmi terkait lahan yang diusulkan. UI menegaskan bahwa lahan yang dibicarakan bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota.

Pihak kampus juga menyatakan bahwa penetapan lokasi definitif untuk pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pihak pemerintah. Dengan demikian, proses penjajakan ini masih akan terus ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian mendalam serta pemenuhan seluruh persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pandangan Islam, setiap kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan dunia pendidikan hendaknya senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, kemaslahatan bersama, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga dengan sebaik-baiknya.

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

QS. Al-A'raf [7]: 56

Orang tua yang peduli terhadap masa depan buah hati tentu senantiasa memerhatikan proses belajar mereka. Sebagai panduan dalam mendidik anak, pembaca dapat menyimak panduan melalui 10 Langkah Memilih Sekolah Islam Terbaik untuk Anak agar generasi penerus mendapatkan bekal ilmu yang saleh dan bermanfaat.

Sumber