RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Pengesahan di Rapat Paripurna DPR

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk agenda pengesahan di Rapat Paripurna DPR RI pada hari Kamis, 19 November 2026.

RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Pengesahan di Rapat Paripurna DPR
Foto: ANTARA

Also available in English: Read in English →

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki babak akhir dengan dibawa ke Rapat Paripurna pada hari Kamis, 19 November 2026, untuk disetujui menjadi undang-undang. Berdasarkan laporan yang dikutip dari ANTARA dan CNN Indonesia, langkah ini merupakan kelanjutan dari proses legislatif yang telah berjalan sebelumnya di tingkat komisi.

Menurut laporan CNN Indonesia, DPR RI dijadwalkan menggelar rapat Paripurna ke-13 masa sidang II 2026-2027 dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah merilis jadwal pengesahan tersebut setelah sehari sebelumnya disahkan pada tingkat satu di Komisi III DPR.

RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Pengesahan di Rapat Paripurna DPR
Foto: CNN Indonesia

Agenda Pengesahan di Rapat Paripurna

Dalam jadwal resmi Setjen DPR yang dikutip oleh CNN Indonesia, tertulis agenda "Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya." Seluruh fraksi DPR sebelumnya telah menyepakati aturan ini untuk dibawa ke Paripurna agar disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU di Komisi III DPR yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada hari Rabu, 18 November 2026. Dalam pandangannya, seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang tanpa catatan.

Catatan Perjalanan RUU Perampasan Aset

Para fraksi di DPR menilai bahwa RUU Perampasan Aset ini sudah 18 tahun mangkrak dan tak kunjung dibahas secara tuntas di parlemen. Kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, rancangan undang-undang tersebut akhirnya rampung dari tenggat yang diberikan hingga 15 Desember mendatang.

"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar perwakilan fraksi PKS, Nasir Djamil, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Sebelumnya, dinamika pembahasan terkait regulasi ini juga pernah diulas dalam catatan DPR Bersama Pemerintah Bahas Rencana Undang-Undang Perampasan Aset yang menyoroti pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan di tanah air.

Pandangan Islami tentang Amanah dan Keadilan Harta

Dalam Islam, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dicari dan dikelola dengan cara-cara yang halal serta jujur. Segala bentuk perolehan harta yang berasal dari tindakan batil, seperti korupsi, penyelewengan, dan kejahatan lainnya, sangat dikecam oleh agama.

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ ﴿١٨٨﴾

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

QS. Al-Baqarah [2]: 188

Upaya penegakan hukum dan pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian dari ikhtiar menjaga kemaslahatan umat, menegakkan keadilan, serta menutup celah kerusakan di muka bumi. Semoga setiap kebijakan yang disahkan senantiasa membawa keberkahan dan kemaslahatan yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber